SUKABUMI — Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menyatakan pemangkasan TKD senilai Rp159 miliar cukup terasa bagi daerah dengan APBD sekitar Rp1,3 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut habis untuk belanja pegawai, sehingga ruang gerak fiskal makin terbatas.
Tekanan itu muncul dalam pembahasan Raperda perubahan anggaran bersama DPRD. Dalam pembahasan terbaru, sempat tercatat kondisi minus sekitar Rp40,7 miliar yang berkaitan dengan pemotongan dana transfer.
Dari Mana Tambahan Ruang Fiskal Berasal?
Pemkot Sukabumi setidaknya telah menerima tambahan sekitar Rp8 miliar dari Dana Bagi Hasil (DBH). Dana itu menjadi salah satu penopang kebutuhan daerah di tengah pemangkasan TKD.
"Nah, kemarin DBH (Dana Bagi Hasil), kita sudah mendapatkan sekitar Rp8 miliar," kata Bobby kepada wartawan.
Meski begitu, tambahan tersebut dinilai belum menutup seluruh kebutuhan. Pemkot masih menunggu kepastian apakah ada pengembalian TKD pada 24 September mendatang.
Dua Kabupaten di Jabar Sudah Terima Pengembalian TKD
Bobby menyebut dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat, baru Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis yang mendapatkan pengembalian transfer keuangan daerah. Pemkot Sukabumi berharap masuk dalam gelombang pengembalian berikutnya.
"Nah, itu kita masih akan melihat nanti sampai tanggal 24 September. Akankah ada pengembalian TKD itu," tuturnya.
Belanja Pegawai, UHC, dan Sampah Jadi Prioritas Akhir Tahun
Tambahan TKD dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan sejumlah program hingga penghujung tahun. Kebutuhan itu meliputi belanja pegawai, Universal Health Coverage (UHC), serta penanganan sampah yang termasuk program nasional.
"Kita juga mengharapkan mudah-mudahan ada lagi pengembalian TKD untuk bisa mengakselerasi kebutuhan-kebutuhan di akhir tahun nih, di perubahan terkait belanja pegawainya, terkait juga UHC dan lain sebagainya, termasuk nanti untuk masalah nasional untuk menangani masalah sampah," pungkas Bobby.
Tanpa tambahan transfer, Pemkot Sukabumi harus memilih skala prioritas di sisa tahun anggaran. Belanja pegawai yang mendominasi APBD membuat ruang untuk pembangunan dan program lain makin sempit.
