JAKARTA — Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih terjaga di level aman, yakni 30,6 persen pada triwulan II-2026. Bank Indonesia memastikan struktur ULN tetap sehat karena 82,1 persen dari total utang berjenis jangka panjang, sehingga risiko gagal bayar jangka pendek minim.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebut posisi ULN pada periode tersebut tetap terkendali. "Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Pemerintah Catat Pertumbuhan Utang Melambat
Posisi utang pemerintah tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS pada triwulan II-2026. Angka ini tumbuh 2,9 persen secara tahunan, melambat dibandingkan pertumbuhan 3,8 persen pada triwulan I-2026.
BI menjelaskan perlambatan ini dipengaruhi aliran masuk pada SBN yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel.
Kemana Saja Utang Pemerintah Disalurkan?
Pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk membiayai sektor produktif. Berdasarkan data BI, lima sektor penerima manfaat terbesar meliputi:
- Jasa kesehatan dan kegiatan sosial: 22,0 persen dari total ULN pemerintah
- Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib: 20,6 persen
- Jasa pendidikan: 16,2 persen
- Konstruksi: 11,5 persen
- Transportasi dan pergudangan: 8,5 persen
Utang Swasta Masih Terkontraksi
Berbeda dengan pemerintah, ULN swasta justru mencatat kontraksi 0,6 persen secara tahunan menjadi 194,6 miliar dolar AS. Angka ini membaik dibandingkan kontraksi 1,3 persen pada triwulan sebelumnya.
Kontraksi utang swasta terutama didorong oleh lembaga keuangan yang turun 3,4 persen secara tahunan. Adapun sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan masih mendominasi pangsa utang swasta dengan kontribusi 79,4 persen.
Kenaikan SRBI dan Stabilitas Rupiah
Peningkatan ULN bank sentral pada periode ini dipicu naiknya kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Langkah ini sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat.
Bank Indonesia dan Pemerintah menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia berupaya mengoptimalkan peran utang untuk menopang pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional.
