JAKARTA - Sepanjang tahun 2025, pemerintah terus berupaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi ujung tombak dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli rakyat di tengah dinamika ekonomi nasional.

Program-program utama yang dijalankan meliputi berbagai kategori penerima manfaat. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga dengan anak sekolah, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Tak hanya itu, tersedia pula Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) senilai Rp900.000 untuk tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2025.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) juga masih aktif untuk membantu biaya pendidikan siswa dari keluarga tidak mampu. Beragam bantuan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi keluarga rentan di seluruh wilayah Indonesia.

Penerima dan Anggaran Bansos Meningkat Signifikan di Tahun 2025

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa jumlah penerima bantuan sosial tahun 2025 mencapai 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Angka ini menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial secara menyeluruh.

Sasaran penerima difokuskan pada masyarakat dalam desil 1–4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kelompok ini mencakup rumah tangga dengan kondisi ekonomi paling bawah yang paling membutuhkan dukungan negara.

Bantuan tunai sementara (BLTS) diberikan dengan nilai Rp900.000 untuk tiga bulan sekaligus, masing-masing Rp300.000 per bulan. Skema ini diterapkan agar masyarakat bisa menggunakan bantuan secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan.

“Total anggaran yang disalurkan untuk bansos tunai ini mencapai lebih dari Rp30 triliun, dan bisa mulai dicairkan sejak awal pekan depan,” ujar Teddy saat melakukan kunjungan kerja di Tangerang Selatan pada Rabu, 29 Oktober 2025. Pemerintah memastikan penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran.

Presiden Prabowo Beri Dukungan Penuh terhadap Peningkatan Anggaran

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat kecil. Hal itu terlihat dari peningkatan signifikan dalam besaran anggaran bansos tahun 2025.

“Anggaran bansos tahun 2025 awalnya sebesar Rp71 triliun untuk 20 juta KPM, namun dinaikkan menjadi Rp110 triliun lebih, angka terbesar dalam sejarah penyaluran bantuan sosial nasional,” jelasnya. Kenaikan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk memperkuat jaring pengaman sosial.

Penyaluran dana bansos dilakukan melalui bank-bank Himbara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Bagi penerima yang belum memiliki rekening, Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk memastikan seluruh bantuan tersampaikan secara merata.

Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses pencairan. Transparansi menjadi prinsip utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program bansos.

Panduan Cek Nama Penerima Bansos Secara Online

Masyarakat kini tidak perlu repot mendatangi kantor dinas sosial untuk mengetahui status penerima bantuan. Kemensos telah menyediakan sistem digital yang memudahkan pengecekan bansos melalui situs resmi.

Berikut langkah-langkah pengecekan melalui laman cekbansos.kemensos.go.id:
Pertama, pilih wilayah domisili secara lengkap mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan.
Kedua, ketik nama lengkap sesuai dengan data KTP yang terdaftar dalam sistem.

Selanjutnya, masukkan kode captcha yang tampil di layar untuk verifikasi keamanan.
Terakhir, klik tombol “Cari Data” untuk menampilkan hasil pencarian.

Apabila terdaftar sebagai penerima bantuan, sistem akan menampilkan nama penerima, jenis program yang diterima (PKH, BPNT, BLT, dan lainnya), serta periode penyalurannya. Fitur ini membantu masyarakat memastikan haknya secara mandiri tanpa perantara.

Aplikasi Resmi Kemensos untuk Cek Bansos di Ponsel

Selain melalui website, Kemensos juga meluncurkan aplikasi “Cek Bansos Kemensos” yang bisa diunduh di Play Store maupun App Store. Aplikasi ini dirancang agar masyarakat dapat mengakses informasi bantuan langsung dari ponsel mereka.

Langkah pertama, unduh aplikasi dan buat akun baru dengan mengisi data diri sesuai KTP, meliputi NIK, nomor KK, alamat, nomor ponsel, dan email aktif. Setelah itu, pengguna diminta mengunggah foto selfie sambil memegang KTP untuk verifikasi identitas.

Tahapan berikutnya adalah membuat kata sandi dan melakukan verifikasi melalui email yang telah didaftarkan. Setelah berhasil login, pengguna dapat memilih menu “Cek Bansos” untuk melanjutkan proses.

Masukkan data domisili dan nama lengkap sesuai KTP, lalu tekan tombol “Cari Data.”
Apabila terdaftar, aplikasi akan menampilkan detail penerima, jenis bantuan yang diperoleh (PKH, BPNT, BLT, PIP, dan sebagainya), serta periode penyaluran, misalnya Oktober–Desember 2025.

Kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat akses informasi dan mengurangi potensi penipuan yang mengatasnamakan bansos. Digitalisasi ini menjadi langkah penting menuju pelayanan publik yang lebih modern dan efisien.

Pengawasan Ketat dan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana

Kemensos terus memperkuat kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta aparat pengawas internal. Tujuannya adalah memastikan seluruh dana bantuan digunakan tepat sasaran dan tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

Menteri Sosial menegaskan dengan tegas, “Dana bansos tidak boleh digunakan untuk keperluan konsumtif seperti rokok atau judi online.” Pemerintah ingin agar bantuan benar-benar membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan pendidikan.

Upaya pengawasan ini juga didukung sistem pelaporan digital yang memungkinkan masyarakat turut serta mengawasi distribusi bansos. Mekanisme aduan daring memberi ruang bagi publik untuk melaporkan penyimpangan jika ditemukan di lapangan.

Melalui kombinasi antara pengawasan ketat, digitalisasi layanan, dan keterlibatan masyarakat, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap program bansos terus meningkat. Langkah-langkah ini menjadi bagian penting dari upaya menciptakan tata kelola bantuan sosial yang bersih dan berkeadilan.